Vonis Hakim Atas Kasus Korupsi di Lembata Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa

By Admin HJ 08 Jun 2022, 14:13:19 WIB Hukum
Vonis Hakim Atas Kasus Korupsi di Lembata Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa

MAJELIS Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (6/6/2022), menjatuhkan vonis 4 bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lembata atas kasus korupsi pembangunan kantor Camat Buyasuri, Kabupaten Lembata.

Oleh Pengadilan Negeri Kupang, tiga terdakwa dalam kasus pidana korupsi itu divonis penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, denda 100 juta subsider 4 bulan kurungan, padahal, JPU menuntut ketiga terdakwa 2 tahun penjara dan denda masing-masing 100 juta rupiah  subsider 6 bulan kurungan.

Kasus tersebut merugikan keuangan negara senilai Rp.139.161.850,04.

Baca Lainnya :

Sidang dengan Agenda Pembacaan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang itu dipimpin Hakim Ketua Anak Agung Oka Mahardika, SH.

"Menghukum ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, denda 100 juta subsider 4 bulan kurungan, sedangkan khusus uang pengganti  senilai 139.161.850,04 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus limapuluh koma nol empat) dibebankan kepada terdakwa Yohanes Nade Tupen. Jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," demikian Pembacaan putusan oleh Hakim Tipikor PN Kupang.

Vonis atas kasus korupsi yang menjerat terdakwa Mahmud Rempe, SH, selaku Pengguna Anggaran, Cornelis Ndapamerang, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yohanes Nade Tupen, selaku kuasa direktur CV. Tekno Krajaba itu, lebih rendah dari tuntutan Jaksa yakni 2 (dua) tahun penjara dan denda masing-masing 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Masing-masing terdakwa, dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda masing-masing 100 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan uang pengganti sebesar Rp. 139.161.850,04, dibebankan kepada terdakwa Yohanes Nade Tupen," ungkap Jaksa Penuntut Umum, Isfardi, SH, MH dari Kejaksaan Negeri Lembata. Ia mengutip tuntutan JPU pada sidang pembacaan tuntutan tanggal 21 april 2022.

Majelis hakim berpendapat bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.139.161.850,04.

Terhadap putusan tersebut ketiga terdakwa menyatakan menerima dan JPU juga menyatakan menerima sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap/incrahct. (*S/Hj).





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda