Sempat Buron, Kejari Lembata Ringkus Direktur CV Lembata Ciremai

Penangkapan tersangka J selaku Direktur CV Lembah Ciremai yang terlibat dalam perkara Korupsi Proyek Puskesmas Bean dan Wowon tahun anggaran 2019, Penangkapan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Yupiter Selan, SH.,M.Hum

Korupsi Proyek Puskesmas Bean dan Wowon, Kejari Lembata Tangkap Direktur CV Lembah Ciremai di Kuningan-Jabar

Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Lembata berhasil menangkap seorang tersangka yang terlibat dalam skandal korupsi proyek pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan Puskesmas Balauring di Wowon.

Baca Lainnya :

• Maknai HUT 24 OTDA Lembata, FST UNWIRA provokasi Pelajar SMA se-Lembata0
• Siswa SLB Negeri Tuna Grahita C Siap Ikuti Lomba Aman Caturlistung0
• Dua Hari Meninggal Dalam Perut, Janin 6 Bulan Berhasil Dikeluarkan Tim Medis RSUD Lewoleba0
• Bides dan Kades Dinilai Abai, Janin 6 Bulan Meninggal Di Dalam Kandungan0
• EO 9 Naga Pastikan Konser Mita Talahatu Berlangsung Sesuai Jadwal0

Proyek-proyek ini menelan anggaran mencapai miliaran rupiah.

Tersangka yang berinisial J, selaku Direktur CV Lembah Ciremai, ditangkap di alamatnya, RT 001/RW 001, Kelurahan Mekar Mulia, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, setelah menjalani tiga kali pemanggilan oleh penyidik.

Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 8 November 2023 dan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Yupiter Selan, SH.,M.Hum.

Setelah penangkapan, tersangka J dibawa ke Kupang pada Kamis (9/11/2023) dan segera diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Lembata di kantor Kejati NTT.

Kajari Lembata, Yupiter Selan, menjelaskan bahwa pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menerima alokasi anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk kedua proyek ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun, proyek-proyek ini mengalami masalah terkait spesifikasi dan jangka waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Proyek Puskesmas Wairiang di Bean seharusnya selesai dalam 150 hari kalender atau 5 bulan, namun mengalami penambahan waktu melalui addendum sebanyak 4 kali.

Masalah serupa terjadi pada proyek Puskesmas Balauring di Wowon, yang juga memiliki anggaran Rp6 triliun dan jangka waktu penyelesaian yang sama, tetapi mengalami 10 kali penambahan waktu melalui addendum.

Kedua proyek ini dilakukan oleh CV Lembah Ciremai, yang dipimpin oleh tersangka J.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yang saat ini masih dalam tahap Kasasi.

Hasil penyelidikan menunjukkan kerugian negara sebesar Rp1.016.828.313 akibat proyek Puskesmas Wairiang di Bean, dan Rp2.981.025.470 akibat proyek Puskesmas Balauring di Wowon.

Tersangka J diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.