Ratusan Juta Rupiah Terkuras, Oknum Anggota DPRD Diduga Masih Kangkangi Tatib
Lawan Oknum DPRD Nakal

By Admin HJ 17 Sep 2020, 13:07:04 WIB Politik
Ratusan Juta Rupiah Terkuras, Oknum Anggota DPRD Diduga Masih Kangkangi Tatib

Keterangan Gambar : Sekwan, Burhanudin Kia Saat Menjelaskan Tentang 4 Jenis Seragam anggota DPRD Habiskan Anggaran hingga 300 Juta rupiah



SATU tahun menjalani perannya sebagai wakil rakyat, ternyata kiprah anggota DPRD di Gedung “Peten Ina” Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menyisahkan catatan tak elok.

Sejak dilantik menjadi anggota DPRD Lembata, 1 September 2019 lalu, ternyata masih ada oknum anggota DPRD yang mengangkangi tata tertib bersidang.

Baca Lainnya :

Oknum anggota DPRD tersebut mengenakan busana sesuka hati. Padahal ada 4 jenis seragam yang disediakan Negara untuk menopang kinerja DPRD. Mengenakan seragampun sudah diatur dalam tata tertib DPRD.   

Setiap tahun anggaran, daerah ini rutin menggelontorkan 200 hingga 300 juta rupiah untuk mengadakan 4 setel seragam untuk para anggota DPRD. Seragam tersebut yakni PDL (pakaian Dinas Lapangan), PSH (pakaian Sipil harian), PSR (Pakaian Sipil Resmi), PDR (Pakaian Dinas Resmi).

Sekretaris Dewan Kabupaten Lembata, Burhanudin Kia, Kamis (17/9/2020) menyebutkan, dalam setahun, pihaknya wajib melakukan pengadaan pakaian Dinas untuk para anggota DPRR terhormat itu.

“anggaran pengadaan berasal dari APBD II Kabupaten, dengan pagu anggaran menyesuaikan harga barang pada saat pengadaan. Jadi uang daerah dikeluarkan untuk pengadaan 4 setel seragam itu kisarannya 200 hingga 300 jura rupiah untuk 25 anggota DPRD. Teknis Pemakaian seragam itu kami sesuaikan dengan Tatib yang dikeluarkan DPRD,” ujar Burhanudin Kia.  

Burhanudin Kia mengatakan, pihaknya selalu mencantumkan jenis seragam yang akan dikenakan dalam setiap surat undangan rapat Dewan. Ia mengaku, ada oknum anggota DPRD yang tidak pernah mengenakan seragam saat bersidang. Namun Burhanudian Kia enggan menyebut siapa oknum anggota DPRD yang kerap melabrak aturan tersebut.   

Sekretaris Dewan mengatakan, sejak dilantik, tidak ada satupun anggota DPRD Lembata yang menolak pengadaan seragam, atau keberatan dengan bahan serta ukuran seragam tersebut.

“ini mereka sendiri pilih bahan, ukur juga sendiri langsung kepada penjahit. Sejauh ini tidak ada penolakan pengadaan seragam tersebut,” ujar Burhanudin Kia.

Kondisi ini memantik sikap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lembata, Paulus Makarius Dolu.

“Memang ada oknum anggota DPRD yang rapat tidak mengenakan seragam. Karena masalah ini berkaitan dengan anggota DPRD yang terikat garis aturan tata tertib serta sudah menguras APBD II, maka wajib hukumnya anggota DPRD untuk patuh pada tata aturan yang ada. Ingat, pengadaan seragam itu dari uang rakyat yang dititipkan kepada anggota DPRD. Kalau seragam itu tidak untuk anggota DPRD, tidak akan didiskusikan,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Lembata, Paul Dolu.

Anggota DPRD asal partai Gerindra dua periode tersebut menjelaskan, selain seragam, materi pembicaraan harus sesuai undangan supaya diskusinya tidak bias agar pemerintah tidak bingung mengambil langkah untuk pelayanan public.

“Saya berterimakasih bahwa public menyoroti perilaku anggota DPRD. Dan tentu Badan Kehormatan akan mengambil langkah. Tentu kita berharap, anggota DPRD adalah pilihan rakyat yang tentu memenuhi sejumlah syarat intelektual menurut rakyat, sehingga diharapkan anggota Dewan memiliki kesadaran otonom untuk patuh pada Tatib,” ujar Ketua BK, Paulus Dolu.

Mantan aktivis itu menjelaskan, Anggota DPRD bukan anak anak Paud. DPRD adalah orang-orang pilihan berjuang untuk rakyat.

“kalau mereka tidak mengerti, diberi pengertian tapi jadinya tidak enak, tetapi demi kebaikan bersama kita wajib bicara dan ambil langkah,” ujar Paul Dolu.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Lembata, Paulus Makarius Dolu menegaskan, kalau sorot mata public sudah memberi catatan, ikhwal kepatuhan terhadap Tatib ini menjadi perhatian BK, karena Tatib saat itu sudah diundangkan.     

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK), Petrus Bala Wukak.

“tentu setiap anggota DPRD terikat dengan kode etik. Baik internal maupun di luar. Tatib itu juga kemarin sudah selesai dikonsultasikan dan sudah ditandatangani, sehingga sudah berlaku,” ujar Petrus Bala Wukak.  

Anggota DPRD dua Periode dari partai Golkar tersebut mengaku tau siapa anggota DPRD yang kerap melanggar tatib tersebut. Disebutkan, dirinya bersama teman-teman BK akan mendiskusikan dari sisi aturan kode etik DPRD, disesuaikan dengan aturan.

“Kalau dilihat ada pelanggaran, tentu kita akan tindak lanjuti. Jadi kami semua ini mulai masuk kantor, berpakaian, tutur kata dan segala macam, rapat dan segala macam, semua itu diatur dalam kode etik. Itu yang mengatur kami secara internal,” ujar Bala Wukak. (*S/HJ). 





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment