KPU Lembata Gelar Uji Publik Penyusunan dan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Pemilu 20

KOMISI Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Rabu (7/12/2022) menggelar Uji Publik Penyusunan dan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Pemilu 2024.

Uji publik yang berlangsung di aula Kopdit Ankara, kota Lewoleba itu tampak di hadiri Kapolres Lembata, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Dandim Larantuka/Pejabat yang mewakili, Para Pimpinan Dinas, Badan dan Instansi Pemerintahan, Para Camat, para Kepala Desa dan Lurah, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh, Perempuan, Tokoh Pemuda.

Ketua KPU Lembata, Elias Keluli Making, mengatakan, Dalam urusan dengan penataan dapil dan alokasi kursi, perintah pasal 15, 16, 17, dan pasal 18  PKPU Nomor 6, setelah menetapkan rancangan dan alokasi kursi per dapil, KPU wajib mengumumkan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, serta menyelenggarakan uji public.

Baca Lainnya :

• Kembalikan Lebih Dari 300 Juta, Terpidana Korupsi Awololong Tak Perlu Jalani Hukuman Subsider0
• Meresahkan Warga Lembata, Polisi Polisikan Debt Colector Diduga Dibekingi Oknum Paminal Polda NTT0
• Antrian BBM Menahun, Perburuk Citra Pertamina di Lembata0
• GOR 99 Lembata Cetak Sejarah Grand Final ETMC Paling Damai0
• Grand Final ETMC, Ribuan Warga Padati Gor 99 Lembata0

Ia mengatakan, pihaknya telah merancang Dapil sebagaimana perintah Undang-undang.

Untuk diketahui, KPU telah menetapkan rancangan dapil yang berbeda dari Dapil yang telah berlaku selama ini. Rancangan dapil baru kemudian memunculkan perdebatan di kalangan masyarkat.

Ketua KPU Kabupaten Lembata , Elias Making mengaku, Pada sesi pengumuman hasil rancangan dapil dan alokasi kursi, beragam tanggapan dan kritik brilian disampaikan.

"Ada yang sekedar mengomentari rancangan dapilnya, ada banyak yang sekedar mengkritik dan mempertanyakan komitmen kami selalu Penyelenggara Pemilu, tetapi ada pula yang mengusulkan rancangan sebagai pembanding dari rancangan yang dibuat KPU," ungkap Ketua KPU Lembata, Elias Making.

Disebutkan, KPU sebagaimana syarat aturan, memberi ruang tanggapan dan masukan disampaikan secara tertulis, untuk kemudian dipadukan dengan hasil uji public sebagai bahan pertimbangan KPU RI dalam menetapkan dapil dan alokasi kursi dalam Pemilu 2024 untuk kabupaten Lembata.

"Dari sekian banyak pendapat pro dan kontra yang berseliweran di medsos dan media mainstream, hanya 3 Parpol dan satu warga yang menyampaikan masukan tertulisnya. Tetapi tenang saja, hari ini kita akan diperkaya dengan pandangan dan masukan melalui kesempatan uji public," ungkap Elias.

Ia menegaskan, tahapan penataan dapil menjadi salah satu dari sekian banyak tahapan Pemilu 2024 yang wajib untuk dilewati.

Dapil sebagaimana amanat Undang-Undang, dirancang dan ditetapkan diawal sehingga semua kelompok politik termasuk masyarakat menyadari konsekwensinya.

"Dapil pada prinsipnya dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan 7 prinsip dasar sebagaimana amanat pasal 185 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara teknis diatur kembali pada pasal 2, ayat (2) PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

Dapil harus dirancang sedemikian rupa, agar setiap suara setara untuk mencapai drajat keterwakilan yang efektif.

Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam penyusunan dapil.

Lebih jauh mengenai dapil dan simulasi alokasi kursi, secara lengkap akan disampaikan dalam materi oleh Ketua Devisi Teknis. (PT).