Kejari Lembata Tingkatkan Status Peyidikan Dugaan Korupsi Kapal Phinisi Senilai 2,4 Miliar

KEJAKSAAN Negeri Lembata, Nusa Tenggara Timur, Selasa (5/4/2022), meningkatkan  Status Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak  Pidana Korupsi Pengadaan Kapal  Phinisi Aku Lembata.

Proyek pengadaan Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.495.900.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) itu ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke Tahap Penyidikan.

Demikian Pres Release resmi dari Kejaksaan Negeri Lembata, diterima humanitarianjournal.com, Selasa (5/4/2022) malam.

Baca Lainnya :

• Membaca dan Memahami Lembata sebagai Komunitas Budaya Melalui Karya Sastra0
• Peminat Satra, Banjiri Zoom Meeting Bertajuk Sastra Dan Kebudayaan Lembata0
• Bupati Langoday Optimis Target Zero Stunting Di Lembata Dicapai Oktober 20220
• Jelang Ramadhan, Pemuda Ini Siap Pasok Es Buah dan Kolang Kaling Enau Segar0
• Anggota BPD Nubamado Dinilai Sesat Pikir dan Gagal Paham0

Menurut Pres Release yang di sebarkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lembata, Peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 02/N.3.22/ Fd.1/02/2022 Tanggal 16 Februari 2022.

Selain itu, peningkatan status perkara tersebut pula berdasarkan ekpose perkara pada hari senin tgl 4 April 2022 oleh Tim Penyelidik.

"Hasil ekspose telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya peristiwa Tindak pidana korupsi dan sepakat untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan", demikian Press release Kejaksaan Negeri Lembata.

Kasus Posisi Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata melakukan Pengadaan Kapal Pinisi Aku Lembata, Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.495.900.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sumber anggaran Pengadaan kapal tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK Transportasi).

Pada pengadaan tersebut terdapat indikasi penyimpangan antara lain:

Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan tidak selesai namun PPK melakukan PHO (Provisional Hand Over) dan pekerjaan telah dibayarkan 90% dari total anggaran.

Namun sejak bulan Maret 2020 setelah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) sampai saat ini, kapal Phinisi Aku Lembata tidak beroperasi serta tidak memberikan manfaat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata maupun Masyarakat Lembata.

Penyimpangan berikutnya: Belum adanya dokumen kelengkapan kapal yang dipersyaratkan namun tetap diserahterimakan dari penyedia ke PPK, tidak adanya uji kelayakan kapal sebagaimana yang dipersyaratkan sebuah kapal layak jalan, serta indikasi perbuatan menyalahi aturan teknis pengadaan kapal dan aturan terkait pengadaan barang dan jasa serta aturan terkait lainnya.

Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Lembata telah memeriksa 22 saksi hingga mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan korupsi Pengadaan Kapal Phinisi Aku Lembata.

Tim penyelidik Kejaksaan Negeri Lembata, juga telah  melakukan pengumpulan dokumen-dokumen, surat terkait pengadaan kapal tersebut, Dan Tim Lid juga telah melakukan cek lapangan ke kapal tersebut.

Kapal Phinisi Aku Lembata, pada jaman Bupati Yance Sunur, diproyeksikan untuk melayani rute wisata dari Kabupaten Lembata hingga Ke Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dengan menyinggahi sejumlah destinasi wisata di Pulau Flores, Lembata dan Adonara.

Namun hingga meninggalnya sang Bupati, Kapal tersebut baru beroperasi saat uji coba berlayar hingga ke Meko, Pulau Adonara. (*S/Hj).