Hak Pejabat Pembina Kepegawaian Pj Bupati Lembata Terancam Dicabut

By Admin HJ 30 Jun 2022, 15:45:37 WIB Daerah
Hak Pejabat Pembina Kepegawaian Pj Bupati Lembata Terancam Dicabut

HAK Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) yang melekat pada Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa yang kini memimpin Kabupaten Lembata, terancam dicabut jika tidak menjalankan 6 butir rekomendasi Nomor: R-1704/JP.01/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Nasional (KASN).

 

Jika hak pembina kepegawaian  itu dicabut dan diambil alih Presiden RI, mimpi Penjabat Bupati, Marsianus Jawa menata kembali birokrasi di Lembata, hanya isapan jempol belaka.

Baca Lainnya :

 

"Ia saya akan rapihkan (komposisi birokrasi). Yang saya tau dia mampu di situ, saya akan kembalikan. Saya tidak peduli. Saya akan kembalikan dia ke sana demi Kabupaten ini," ungkap Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa menjawab wartawan tentang penempatan jabatan birokrasi Lembata yang diduga sarat kepentingan.

 

Namun, upaya merapihkan birokrasi di Lembata kini terganjal Keputusan mantan Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday yang kontroversial.

Melalui Keputusan Nomor 111 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, mantan Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday  membebastugaskan mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Christianus Rimbaraya yang kemudian memangku jabatan Pelaksana di lingkup Setda Kabupaten Lembata.

 

Penjatuhan hukuman disiplin yang dirasakan tidak prosedural, tidak adil dan melabrak peraturan perundang undangan itu kemudian di adukan mantan Kepala BAKD, Christianus Rimbaraya ke Komisi ASN.

Meski Komisi ASN telah dua kali mengeluarkan rekomedasi yang bersifat mengikat dan wajib untuk ditindaklanjuti

oleh Bupati Lembata selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun hingga batas waktunya, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan.

 

Menurut surat rekomendasi Nomor: R-1704/JP.01/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran

dalam Pemberhentian JPT Pratama a.n. Christianus Rimbaraya, S.E., M.M, keputusan Keputusan Nomor 111 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 harus ditinjau kembali disesuaikan menjadi hukuman disiplin sedang atau ringan dengan mempertimbangkan secara seksama latar belakang dan dampak yang ditimbulkan atas pelanggaran disiplin tersebut. Penjabat Bupati Marsianus Jawa kepada media berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut.

 

"Soal mutasi mantan kepala BAKD, Christianus Rimbaraya, saya sudah sampaikan ke KASN. Itu persoalan agak besar. Beri saya waktu. Tapi rekomendasi itu pasti ditindaklanjuti," ujar PJ Bupati Lembata, Marsianus Jawa.

 

Penjabat Bupati Lembata, menurut rekomendasi KASN diwajibkan untuk mengangkat kembali Sdr. Christianus Rimbaraya, S.E., M.M., kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama semula atau setara sebagai

konsekuensi dari peninjauan kembali Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 111 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama Dua Belas Bulan Kepada Saudara Christianus Rimbaraya, S.E., M.M., NIP 197911162006041007.

 

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah langkah konkrit dijalankan Pemda Lembata dan fungsi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam diri PJ. Bupati Lembata terancam di copot.

Ketentuan itu dimuat dalam butir ke enam rekomendasi KASN.

 

"Sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa

pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal terjadi pelanggaran prinsip Sistem Merit yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)," demikian butir ke enam rekomendasi KASN. (*S/Hj).





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda