Cakades Laranwutun Polisikan 8 Warga Karena Dugaan Pengaduan Palsu dan Pencemaran Nama Baik

By Admin HJ 30 Okt 2021, 18:54:08 WIB Daerah
Cakades Laranwutun Polisikan 8 Warga Karena Dugaan Pengaduan Palsu dan Pencemaran Nama Baik

CALON Kepala Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Gabriel Kapitan, memidanakan 8 warga Desa setempat.

Pasalnya, 8 warga itu diduga telah melakukan pengaduan palsu, serta mencemarkan nama baik mantan Kepala Desa Laranwutun yang ikut bertarung dalam bursa pencalonan kades Laranwutun tahun 2021.

Pengaduan palsu dan pencemaran nama baik itu dilayangkan oleh 8 warga Laranwutun  kepada Panitia Pilkades.

Baca Lainnya :

Akibat pengaduan delapan warga tersebut, Panitia Pilkades Laranwutun mendepak Gabriel Kapitan dari bursa pencalonan Kepala Desa tanpa dokumen berupa SK ataupun berita acara dari Panitia Pilkades.

"Panitia Pilkades mengklarifikasi kasus yang pernah saya alami dengan meminta telaan staf BPMD dan surat dari Ombudsman, Bukannya mengklarifikasi persoalan ini kepada Polisi dan Pengadilan Negeri," ujar Gabriel Kapitan.

Laporan polisi bernomor STPL/97/X/2021/NTT/RESLEMBATA itu terpaksa dilayangkan Cakades Gabriel Kapitan, karena dalam tahapan seleksi administrasi dirinya menyerahkan SKCK yang dikeluarkan Kepolisian Resort Lembata maupun Pengadilan Negeri Lembata.

SKCK dari dua lembaga Negara itu, menurut Kapitan, menjadi bukti cakades Gabriel Kapitan tidak tersangkut kasus Asusila atau sedang menjalani proses hukum berkaitan kasus Asusila sebagaimana dituduhkan pada dirinya.

Tak hanya itu, Gabriel Kapitan pun membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, meski didesak berkali-kali agar panitia Pilkades mengeluarkan SK pemberhentiannya dari bursa pencalonan, namun SK tersebut tidak jua dikeluarkan Panitia.

Hal tersebut disampaikan Gabriel Kapitan, calon Kepala Desa Laranwutun kepada pers di Lewoleba, Jumad (29/10/2021) kemarin.

Menurut Gabriel, dalam penjelasan Perda 8, Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan adat setempat, yang berhubungan dengan perilaku seksual, dan memiliki sanksi menurut adat setempat. Pelanggaran yang berhubungan dengan perilaku seksual yakni, 1). Perzinahan, hubungan seksual antara laki laki dan perempuan, satu atau kedua duanya telah terikat perkawinan yang sah, dengan orang lain. 2). Seks diluar nikah, 3).Pemerkosaan, dan 4). Hubungan seksual menyimpang.

Gabriel menuntut ke delapan warga tersebut membuktikan perilaku seksual seperti apakah yang telah dilakukannya hingga dirinya divonis telah melanggar Perda 8 tahun 2015 itu.

Saat memberikan keterangan pers, Cakades Laranwutun didampingi, keluarga, mantan anggota DPRD Lembata, Servasius Suban.

Sementara itu Servasius Suban, mantan anggota DPRD Lembata,  mengatakan, sebagai keluarga dirinya mengurus persoalan yang menimpa adiknya itu tahun 2017 silam.

"Bahwa benar adik saya ini kepergok berduaan di kamar hotel. Karena itu, sebagai orang adat, kami keluarga menyiapkan satu batang gading tanpa nama sebagai bentuk penghargaan keluarga kepada pihak keluarga perempuan," ujar Servasius.

Dikatakan, hingga saat ini tidak ada bukti hukum atas kasus tersebut.

"Karena itu kami minta Panitia Pilkades untuk segera mengeluarkan SK dan atau Berita acara pembatalan pencalonan Gabriel Kapitan dari bursa pencalonan kades Laranwutun," ujar mantan Ketua PKB Kabupaten Lembata itu.

Servasius Suban juga mengaku kecewa dengan sikap Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday yang dinilainya tidak memberi solusi atas persoalan Pilkades di Desa. (*S/Hj).





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda