Anggota BPD Nubamado Dinilai Sesat Pikir dan Gagal Paham

By Admin HJ 29 Mar 2022, 16:17:52 WIB Daerah
Anggota BPD Nubamado Dinilai Sesat Pikir dan Gagal Paham

BONEFASIUS Sanga Uak, mantan Wakil Ketua BPD Desa Nubamado, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menilai Pernyataan anggota BPD Nubamado yang dimuat di salah satu media, menunjukkan anggota BPD tersebut, sesat pikir dan gagal paham.

Hal tersebut di sampaikan oleh Tokoh masyarakat Nubamado Bonefasius Sanga Uak kepada Humanitarianjournal.com, Minggu (27/3/2022).

Ia menyesalkan pernyataan sesat anggota BPD Desa setempat yang menyebutkan bahwa ketua BPD jangan bawa nama lembaga BPD untuk  mempersoalkan masalah mutasi atau roling jabatan  yang di lakukan kades Nubamado karena belum ada rapat persetujuan dengan masyarakat.

Baca Lainnya :

"Sebagai mantan wakil ketua BPD, Pernyataan itu sangat memalukan. Ini menunjukkan ketidakmampuan anggota BPD dalam memahami tupoksinya. Masa Kepala Desa Nubamado yang diduga telah melakukan mutasi atau roling jabatan tanpa prosedur ini di persoalkan oleh Ketua BPD kemudian oleh anggota Ketua diangap lalai, karena tanpa persetujuan bersama rakyat. Ingat, Ketua BPD itu mewakili anggota keluar dan kedalam Lembaga.

Bonefasius menyatakan, Ketua BPD itu mewakili lembaga BPD keluar dan kedalam Lembaga.

"Negara ini menganut asas perwakilan dalam Permusyawaratan rakyat, jadi BPD itu perwakilan rakyat yang dilengkapi juga tugas dan fungsinya. Jika untuk menyikapi persoalan pemerintahan di tingkat Desa,  harus melakukan rapat persetujuan dengan masyarakat dulu, maka rubah dulu asas demokrasi perwakilan kita," ungkap Bonefasius.

Ia mempertanyakan fungsi Lembaga BPD seperti apa yang di ketahui oknum anggota BPD Nubamado.

"Lalu fungsi BPD sebagai perwakilan masyarakat itu tugasnya apa, saya sangat menyesalkan pernyataan anggota BPD di atas yang menunjukan dangkalnya alur pikir anggota BPD dalam menyikapi persoalan ini," ujar mantan wakil ketua BPD Nubamado, Bonefasius Sanga.

Menurutnya, ketua BPD sedang menjalankan fungsi kontrol,  sebab ada hal yang tidak sesuai aturan yang sedang dilakukan oleh Kepala Desa Nubamado, Maria Maximila, dalam kaitan mutasi dan roling jabatan.

"Kalau BPD mau bertindak harus tunggu rapat dengan masyarakat untuk mendapat persetujuan masyarakat, baru BPD bisa bertindak, jadi kalau tidak ada rapat persetujuan dengan masyarakat pemerintah Desa buat salah, BPD diam karena belum ada rapat persetujuan dengan masyarakat. Kalau begitu berhenti saja dari BPD kalau tidak memahami Tupoksi sebagai BPD, pernyataan anggota BPD ini sangat memalukan bagi kami masyarakat," ujar Bonefasius Sanga Uak.

Ia menandaskan, mestinya BPD secara lembaga segera mengundang  Pemerintah Desa dan meminta penjelasan Kepala Desa terkait masalah ini dan melaporkan ke tingkat atas untuk ditindaklanjuti, bukan malah saling mempersalahkan di antara sesama anggota BPD.

"Mereka BPD ini bukan fokus atasi masalah yang dilakukan oleh Kepala Desa tapi mempersoalkan tupoksi mereka sendiri. Apa yang bisa kita harapkan dari Anggota BPD seperti ini yang menjalankan Fungsi pengawasan terdapat kinerja Pemerintah Desa, tapi tidak memahami regulasi yang terkait tentang Desa," ujar Sanga Uak.

Berikut aturan tentang Tupoksi BPD

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi;

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa

Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut;

Menggali aspirasi masyarakat,

menampung aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat,

Menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah BPD,

Menyelenggarakan musyawarah desa, Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,

Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya, Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD sebagai berikut;

Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan/atau pendapat

Memilih dan dipilih,

Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai berikut;

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun  1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa,

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa, Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 63 Permendagri 110/2016 menyatakan BPD berwewenang;

Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi,

menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis,

Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

Meminta keterangan tentang penyelenggaraan, Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa,

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik,

Menyusun peraturan tata tertib BPD, Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat, Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa,

Mengelola biaya operasional BPD, Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan

Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (*S/Hj).





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda